Di Tengah APBD Terbesar Kedua Jawa Timur, 4.143 Anak Bojonegoro Masih Tidak Bersekolah

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Berangkat dari semangat tersebut, Giri Foundation menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Masa Depan Anak Bojonegoro melalui Kolaborasi Lintas Sektor”.

FGD yang diselenggarakan di EJSC Bakorwil Bojonegoro (East Java Super Corridor) ini menjadi ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan anak yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas P3AKB, Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi, perangkat daerah terkait, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, hingga Non-Governmental Organization (NGO).

Seluruh peserta bersama-sama mengidentifikasi akar persoalan, menyusun rekomendasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada anak, khususnya anak-anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa Kabupaten Bojonegoro masih memiliki 4.143 Anak Tidak Sekolah (ATS) dan mencatat 325 kasus pernikahan dini pada tahun 2025. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa masih terdapat ribuan anak di Bojonegoro yang belum sepenuhnya menikmati hak dasar untuk memperoleh pendidikan secara layak.

Direktur Giri Foundation, Rian Adi Kurniawan, menegaskan bahwa tingginya angka Anak Tidak Sekolah harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, angka Anak Tidak Sekolah dan kasus pernikahan dini bukan sekadar data statistik, melainkan potret nyata anak-anak Bojonegoro yang belum sepenuhnya memperoleh hak atas pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang.

“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan keberpihakan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta pengalokasian program yang benar-benar menyentuh akar permasalahan,” ungkapnya.

Rian menambahkan bahwa tantangan tersebut muncul di tengah besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro. Sebagai salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Provinsi Jawa Timur, Bojonegoro memiliki peluang besar untuk memperkuat investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan dan perlindungan anak.

Besarnya kapasitas APBD dapat menjadi modal penting untuk memperluas program pendidikan, meningkatkan akses layanan bagi kelompok rentan, memperkuat pendidikan inklusif, serta menghadirkan intervensi yang tepat sasaran bagi anak-anak yang putus sekolah.

Melalui forum ini, Giri Foundation mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menempatkan persoalan Anak Tidak Sekolah sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

“Investasi pada pendidikan bukan sekadar pengeluaran anggaran, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro pada masa depan. Penanganan ATS diharapkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi, mulai dari proses pendataan, pencegahan, pendampingan keluarga, hingga pengembalian anak ke bangku pendidikan,” lanjut Rian.

Melalui rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini, Giri Foundation berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan komitmen bersama, Bojonegoro diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada anak serta memastikan tidak ada satu pun anak yang kehilangan hak atas pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik.